Parpol Harus Lebih Selektif Dalam Mengusung Caleg

jasa buat website caleg - Indonesia adalah negara yang berpedoman skema multi partai. Berarti terbagi dalam beberapa parpol yang bertanding dalam penentuan umum, semua mempunyai hak untuk memegang kendali atas tugas-tugas pemerintah, baik dengan terpisah ataupun dalam konsolidasi. Pekerjaan parpol, tentu saja memiliki peranan yang besar sekali dalam negara dan bangsa, salah satunya yaitu, menjadi fasilitas rekrutmen politik.

Dalam rekrutmen politik, parpol bisa mendidik kader-kader sama dengan ideologi partai yang searah landasan konstitusi negara. Selain itu, dibuat mentalitas kepemimpinan serta moralitas tiap-tiap kader, supaya parpol mendatangkan kader-kader pemimpin yang militan serta memiliki integritas.

Searah dengan itu juga, parpol bukan sekedar bekerja menjadi merampas nada, supaya bisa sampai tujuan Preseidential Threshold dalam memperoleh nada ketika penentuan umum, tapi parpol juga berperan menjadi jalan keluar buat penduduk. Berarti parpol juga berperan yaitu, pertama, memiliki peranan serta pekerjaan dengan internal organisasi partai, dalam hal seperti ini parpol mainkan peranan terpenting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, serta melanggengkan ideologi politik sebagai latar belakang pendirian partai.

Ke-2, parpol juga mengembankan pekerjaan yang lebih berbentuk external partai. Berarti parpol memiliki tanggungjawab bukan sekedar dalam internal partai, akan tetapi parpol lebih luas, negara dan bangsa yang lebih bertanggungjawab pada konstitusional, kepribadian, serta norma untuk membawah keadaan serta kondisi penduduk. (Buku: Komunikasi serta Positioning, Ideologi Politik serta Masa Demokrasi, Karya Firmanzah, PH.D, 2007).

Sesaat, menurut Miriam Budiardjo dalam karya “Partisipasi serta Partai Politik: Suatu Bunga Rampai” yang terbit tahun 1981, salah satunya manfaat parpol ialah rekrutmen politik. Manfaat ini terkait langsung dengan pengkaderan serta rekrutmen calon-calon anggota legislatif ataupun di eksekutif, di mana parpol mesti benar-benar mencari figur yang profesional serta memiliki integritas.

Atas ke-2 pemikir politik ini, begitu jelas jika parpol ialah satu wadah untuk memberi edukasi politk serta pembekalan — untuk mendatangkan calon-calon legislatif baik itu DPR ataupun DPRD — dalam penentuan umum adalah calon yang penuhi persyaratan penilaian yang bisa disaksikan dari beberapa segi, diantaranya ialah trek record (rekam jejak).

Selanjutnya, parpol mesti lakukan penyaringan calon dengan selektif dengan mendatangkan calon yang tidak memiliki masalah dengan hukum, supaya tidak punya pengaruh pada kepopuleran partai tersebut. Karena, sampai kini seringkali calon yang mendaftarkan ke partai untuk turut dalam momentum penentuan legislatif memiliki permasalahan dengan hukum, tapi partai mengangkat untuk turut menjadi peserta calon legislatif dalam acara pesta demokrasi.

Realitas

Realitasnya, manfaat parpol dalam rekrutmen politik dapat disebutkan belumlah optimal. Ini tampak dari kader-kader partai politik yang duduk dalam jabatan politik banyak terlilit masalah korupsi. Mengakibatkan, keyakinan penduduk pada parpol (juga) sekarang mulai alami penurunan.

Data Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, kepala daerah yang terlibat masalah korupsi sekitar 290 orang, serta data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2015, DPRD yang terkena masalah korupsi sekitar 3.600 orang.

Sesaat, hasil ​survei Transparancy International Indonesia​ (TII) di tahun 2016 memberikan makin negatifnya persepsi penduduk pada wakil rakyat. DPR/DPRD dinilai sangat jelek dalam soal tindak korupsi.

Tahun 2017 nama instansi Dewan Perwakilan Rakyat kembali tercoreng di mata publik. Ini karena ada elit politik terlilit masalah megaproyek E-KTP sebesar Rp2,3 Triliun. Di tahun yang sama, ada banyak kepala daerah kembali terlibat masalah korupsi, hingga mesti mendekam di balik jeruji besi.

Pada tahun 2019, Indonesia kembali mengadakan penentuan umum diantaranya pilih kembali anggota legislatif baik pusat ataupun di daerah. Akan calon anggota legislatif yang mulai menyiapkan diri bahkan juga mendaftar ke beberapa parpol menjadi kendaraan politik pada arena penentuan kelak.

Tidak cuma itu, pergerakan koalisi massa sekarang mulai merasa di penduduk untuk memohon support dalam pesta demokrasi yang akan diselenggarakan. Tentu saja, parpol memiliki peranan besar seperti fungsinya untuk lakukan rekrutmen dan memilih calon, yang setelah itu menyarankan calon pada penduduk.

Dengan demikian masalah korupsi yang dijaring oleh anggota legislatif tentu saja parpol mesti lebih ketat untuk memilih calon yang akan diusung. Berarti, partai politik mesti benar-benar me-reformasi dengan internal, — terpenting dalam penyaringan akan calon legislatif (DPR/DPRD)–, supaya melahirkan calon-calon wakil rakyat yang patuh hukum serta dapat mengemban pekerjaan yang dipercayakan oleh penduduk menjadi pemilih.

Partai politik Memegang Kendali​

“Pemilih Cerdas, Melahirkan Pemimpin Berkualitas”, lebih condong di istilahkan “Rekrutmen Politik Berkualitas, Melahirkan Calon yang Profesional serta berintegritas”. Karena, pemilih telah disuguhi parpol. Masalah penilaian calon ada di rekrutmen politik yang dikerjakan oleh partai.

Ini ibaratnya, makanan yang dari mulai proses pemrosesan sampai siap saji ialah pekerjaan juru masak. sedang pelanggan cuma konsumsi makanan yang telah disajikan oleh juru masak barusan. Masalah beberapa bahan dan bumbu penyedap perasaan makanan yang butuh disediakan bukan masalah pelanggan, tetapi ialah masalah juru masak. Demikian juga dengan parpol, jika dimulainya proses seleksi sampai referensi calon itu pekerjaannya partai. Pemilih cuma disuguhi dari referensi partai tersebut.

Itu penyebabnya, saat calon yang direferensikan tidak cocok dengan kemauan penduduk, pasti penduduk tidak mempunyai alternatif lain. Akan tetapi, menjadi masyarakat negara butuh berperan serta berbentuk memberi nada, walau tidak cocok keinginan. Demikian sebaliknya, saat parpol mempersiapkan calon yang berkualitas, karena itu apa pun pilihan penduduk, tentu saja bisa pilih calon yang pas, siap serta memiliki integritas.

Dengan begitu, Partai Politik pantas selektif dalam mengangkat serta mendatangkan calon-calon anggota legislatif yang berkompetensi, memiliki integritas serta berwawasan berkebangsaan. Di lain sisi dibutuhkan pemilih yang makin mandiri serta bertanggungjawab untuk memastikan caleg yang akan diambil. Membaca trek record mereka, menguji gagasannya serta mamastikan jika apakah yang disampaikan waktu kampanye berbanding lurus waktu jadi anggota legisaltif nantinya.